Disarankan, Pelajaran Agama Dan Akal Pekerti Dipisahkan

Pemerhati Pendidikan Doni Koesoema mengatakan, untuk meningkatkan nilai dan watak anak bangsa, pemerintah harus kembali memperlihatkan ruang untuk pelajaran Agama dan Budi Pekerti. Sebab keputusan penyatuan kedua pelajaran ini tidak berdampak baik untuk meningkatkan watak anak bangsa.

Doni menyebutkan, pada kurikulum 2013 (K-13), pemerintah menyatukan kedua pelajaran ini, namun tidak efektif alasannya pada penerapannya, pelajaran agama masih lebih dominasi daripada akal pekerti. Isi pelajaran agama masih tetap sama dengan sebelumnya. Tidak tampak membahas keberagaman sehingga tidak ada perubahan dan kemajuan dari penerapannya.

“ Meskipun disatukan pelajaran agama sepertinya lebih secara umum dikuasai alasannya dalam pembahasan belum ada penyatuan tema-tema untuk meningkatkan persahabatan, kejujuran, gotong royong, dan saling menghormati. Pelajaran agama masih tetap pembahasan pada dogma-dogma,” kata Doni pada Diskusi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan ( KMPSTP) di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Kamis (7/1).

Doni menambahkan, seharusnya pemerintah memperlihatkan ruang 66 % untuk pelajaran agama dan 37 % untuk pelajaran akal pekerti biar efektif. Pelajaran agama harus dikonsepkan untuk fokus pada solusi menumbuhkan akal pekerti biar tidak terpisahkan dan adanya perubahan.

Selain pelajaran agama dan akal pekerti, Doni juga menyoroti soal, pendidikan teknologi info dan komputer (TIK) yang juga ditiadakan dari K-13.

Dewan Pembina dan Pertimbangan Ferderasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) ini mengaku, ditiadakan pelajaran TIK menerima protes dari guru TIK alasannya mereka masih mempunyai cita-cita untuk mengajar tetapi kehilangan tempat.

Kedepannya ia mengharapkan, pemerintah sanggup mengubah bagan dan prosedur pembelajaran dan pengajaran TIK perihal teknologi info yang berkembang di Asia secara sedikit demi sedikit alasannya pengetahuan TIK di Tanah Air tidak sama levelnya.

“ Harus ada tahapan alasannya sarana dan prasarana sekolah di Indonesia berbeda-beda maka harus dipertimbangkan perihal konsepnya, jangan diterapkan dengan standar yang sama,” tuturnya.

Subscribe to receive free email updates:

loading...