Penyebab Utama Rendahnya Anggaran Pendidikan Daerah


Penyebab Utama Rendahnya Anggaran Pendidikan Daerah

Praktisi Pendidikan, Indra Chrismiadji, mengatakan, peresapan anggaran pendidikan di seluruh Indonesia masih jauh dari sasaran yang diamanatkan oleh Undang-undang (UU).

"Rendahnya peresapan ini, dikarenakan dalam pembuatan Rancangan Pembangunana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), banyak pemerintah kawasan yang hanya copy paste dari RPJM Pusat. Hal ini tentunya, sangat memprihatinkan," ujar Indara dalam kegiatan Diskusi Pendidikan di FX Senayan, Jakarta, Selasa (12/4) petang.

Lebih lanjut Indra menyatakan, sangat tidak mengherankan jikalau banyak pemerintah kawasan (Pemda) yang tidak memahami pengelolaan pendidikan, sehingga banyak ditemukan kegiatan kawasan yang merupakan copy paste dari kegiatan pemerintah pusat. "Dengan tindakan itu, kawasan tidak mempunyai inovasi," kata dia.
Penyebab Utama Rendahnya Anggaran Pendidikan Daerah Penyebab Utama Rendahnya Anggaran Pendidikan Daerah
Penyebab Utama Rendahnya Anggaran Pendidikan Daerah

Menurutnya, pemda tentu memerlukan pemberian dalam penyusunan RPJMD, khususnya yang menyangkut problem pendidikan. Apalagi, lanjut Indra, memasuki kurun ke-21 ini, banyak dana pendidikan yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pengembangan sumber daya insan (SDM).

Selain itu, lanjut dia, rendahnya peresapan anggaran ini disebabkan beberapa hal seperti, ketakutan kepala sekolah mengunakan anggaran, serta ketidakmampuan dalam mengelola dan menyusun kegiatan sehingga kurang kreativitasnya dinas pendidikan (Disdik) dalam menciptakan program.

"Ketidakmampuan pemda dalam berbagi program- kegiatan pendidikan, menjadi problema tersendiri dalam mengelola anggaran pendidikan. Untuk kedepan, pemda harus bermitra dengan pihak yang memahami pengelolaan dana pendidikan. Pasalnya, selama ini banyak pemda yang hanya bermitra dengan pedagang buku dan kontraktor," kata Indra.

Direktur Utama PT Eduspec Indonesia ini menyebutkan, alokasi dana pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-undang sebesar 20 persen dari APBD ternyata tidak pernah dilaksanakan oleh pemda. Terbukti, kata dia, dari 34 provinsi yang ada, seluruhnya tidak mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen.

"Semuanya membebankan kepada sentra lewat APBN. Mestinya, tanggung jawab biaya pendidikan tidak hanya di pusat. Pemerintah Daerah harus terlibat‎ sehingga tidak hanya sebagai akseptor dana APBN semata," kata dia.

Indra menuturkan, jikalau ada Pemerintah Daerah yang mengaku sudah menyiapkan alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen atau melebihinya, merupakan sebuah kebohongan.

"Karena, tidak ada yang melaksanakan hal tersebut. Jikapun ada yang mengalokasikan dana dengan jumlah besar, biasanya dalam misi tentu. Misalnya, pada ketika akan berlangsung pilkada," tambahnya.

beritasatu.com

Subscribe to receive free email updates:

loading...