Inilah Larangan Penggunaan Dana Bos Terbaru

Bantuan Operasional Sekolah 
Mengelola keuangan bukanlah suatu masalah yang mudah. Apalagi jikalau anggaran keuangan yang harus dikelola dalam jumlah yang cukup besar dengan belanja yang sudah ditentukan. Tentu akan menjadi lebih sulit lagi bila harus mengelola keuangan tersebut dengan banyak sekali hukum yang sudah ditentukan. Begitu juga dengan anggaran keuangan BOS yang diterima oleh setiap sekolah. Salah sedikit dalam mengelola keuangan BOS bisa-bisa berurusan dengan KPK.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 ihwal Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ada 15 larangan dalam penggunaan dana BOS yang harus dipatuhi oleh sekolah akseptor dana BOS. Berikut ini ialah kegiatan-kegiatan atau belanja pengeluaran yang tidak diperbolehkan memakai dana BOS.

  1. Anggaran dana BOS yang diterima oleh sekolah dihentikan disimpan secara tunai maupun non tunai dengan maksud dibungakan
  2. Dana BOS yang diterima sekolah juga tidak diboleh dipinjamkan kepada pihak lain dengan alasan apapun.
  3. Anggaran BOS dihentikan digunakan untuk membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan  BOS atau software sejenis
  4. Dana BOS dihentikan digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya
  5. Dana BOS juga dihentikan digunakan membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi peserta didik/pendidik/tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut
  6. Dana BOS dihentikan digunakan untuk  membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
  7. Dana BOS dihentikan digunakan untuk  membiayai fasilitas kegiatan antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya
  8. Dana BOS dihentikan digunakan untuk  membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan langsung (bukan inventaris sekolah)
  9. Dana BOS dihentikan digunakan untuk  digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat untuk gedung maupun ruang kelas
  10. Dana BOS dihentikan digunakan untuk  membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SDLB yang belum mempunyai prasarana jamban/WC dan kantin sehat
  11. Dana BOS dihentikan digunakan untuk  membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
  12. Dana BOS dihentikan digunakan untuk  membeli, menjual dan menanamkan saham
  13. Dana BOS dihentikan digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah didanai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau pemerintah kawasan secara penuh/wajar
  14. Dana BOS dihentikan digunakan untuk  membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, antara lain membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan
  15. Dana BOS dihentikan digunakan untuk  membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait aktivitas BOS/perpajakan aktivitas BOS yang diselenggarakan forum di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nah, sudah terang sekali bahwa belanja pengeluaran di atas merupakan larangan yang harus ditaati oleh sekolah. Jadi, bendahara selaku pengelola keuangan harus cerdik dalam mengeluarkan uang BOS untuk keperluan belanja sekolah. Bendahara harus memahami mana kegiatan yang boleh dan dihentikan didanai oleh dana BOS. Bendahara harus mempunyai kemampuan administrasi keuangan yang baik dalam mengelola keuangan BOS.

Subscribe to receive free email updates:

loading...