Pgri Prihatin Guru Dipidanakan Orang Renta Siswa


GURU DIPENJARA

Penguru besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) prihatin dengan adanya kasus guru yang dipidanakan orang renta murid. Pelaksana Tugas Ketua Umum (Plt Ketum) PB PGRI, Unifah Rasidi menilai kasus tersebut mencerminkan perubahan nilai di warga.

“Ada pemahaman yang salah terhadap memahami aturan sekolah,” ujar Unifah kepada Republika, Ahad (12/6).

Sekolah, lanjutnya, bukan lagi ruang nyaman bagi guru-guru dalam mendidik, menanamkan kecerdikan pekerti dan membentuk huruf anak. Tergolong menerapkan nila-nilai disiplin. Kiprah edukatifnya dilaksanakan oleh kondisi tersebut membuat guru-guru dicekam rasa ketakutan dalam.

Untuk tersebut, beliau menegaskan, fenomena ini harus disikapi serius dari beragam macam pihak. Unifah menyarankan, semoga para guru sanggup mengubah metode mengajar yang lebih ramah pada anak. Guru-guru diminta mempelajari dan mencermati aturan dengan baik. Dengan demikian bisa memperkuat kompetensi personal dan sosial dalam menghadapi penerima didik yang seringkali menguji kesabaran guru.

Tugas dijalankan mohon dihormati pekerjaan guru itu jikalau guru kam khilaf atau kurang sabar dalam Jangan khusus para guru ditahan jikalau dilaporkan sepihak oleh orang tua, “ kata Unifah.


Pemerintah tempat dituntut memberi pertolongan maksimal kepada guru. Ketika kegiatan mencar ilmu mengajar, perihal ini terkait munculnya kejadian guru yang dipidanakan orang renta siswa alasannya yakni dianggap melaksanakan kekerasan

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung menyayangkan reaksi negatif dari orang renta murid itu. Padahal, dengan mendaftarkan anak ke sekolah, orang renta sudah menitipkan anak untuk dididik guru.

"Seringkali warga (orang renta murid) tidak paham, sehingga reaksi berlebihan. Sungguh itu (guru dipidana ortu siswa) menjadi warning," ujar Mujur, Ahad (12/6).

Untung menilai, pemerintah harus memberi pertolongan yang aktual moga-moga guru bisa menjalankan tugasnya dengan baik, nyaman, dan tenang.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyebut, kekerasan terhadap murid direalisasikan belakangan ini tidak sedikit guru di Indonesia yang tersandung aturan alasannya yakni dianggap. Dia mencontohkan guru yang mencubit murid sudah diartikan sebagai tindak pidana. Padahal, lanjutnya, hal tersebut bisa diartikan juga sebagai bentuk eksekusi guru atas sikap anak didik.
dedi mulyadi

"Padahal, sikap guru itu merupakan eksekusi untuk siswa yang telah melaksanakan pelanggaran. Adanya pemidanaan ini, seringkali mengakibatkan guru enggan bersikap tegas terhadap anak didiknya," katanya.

Oleh alasannya yaitu itu, Dedi menilai pentingnya adanya Tim Pembela Guru yang keabsahannya tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Purwakarta Nomor 424.05/Kep.576-Disdikpora/2016 Tentang Pembentukan Tim Pembela Guru Kabupaten Purwakarta.

"Dalam hal ini bukan berarti saya berpihak pada guru secara berlebihan, tapi sebagai kepala tempat saya pun harus menunjukkan pertolongan terhadap mereka," katanya.

Selain itu, kata dia, dalam SK tersebut para guru di Kabupaten Purwakarta akan menerima pertolongan dan konsultasi yang terdiri dari 10 orang pengacara yang akan berkantor di Kantor PGRI Kabupaten Purwakarta.

"Jadi kalau ada guru yang kelepasan hingga mencubit atau nampar, terus dilaporkan ke polisi, nanti pengacara yang menghadapi. Gratis," katanya.

Subscribe to receive free email updates:

loading...