Kepala Sekolah Dituntut Mengalokasikan Biaya Dari Bos Untuk Pelaksanaan Daftar Hadir Gtk (Dhgtk)


dapodikblog.com (15/1/2017) - Aplikasi Daftar Hadiri Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) yang dirilis semenjak Juli 2017 rencananya akan berlaku efektif pada semester 2 tahun pelajaran 2017/2018 sebagai salah satu syarat penerbitan SK Tunjangan. Artinya kalau sekolah tidak melaksanakan bolos guru dan tenaga kependidikan melalui aplikasi DHGTK online ini, maka kemungkinan besar SK Tunjangannya baik itu Tunjangan Profesi Guru maupun aneka pinjaman lainnya tidak akan sanggup terbit lantaran dianggap guru yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya atau absen, alasannya di dalam peraturan yang berlaku diantaranya menyebutkan bahwa kalau 3 hari guru bolos (tidak masuk) maka beliau tidak berhak untuk mendapatkan pinjaman pada bulan bersangkutan lantaran tidak memenuhi beban kerja yang telah ditetapkan.

 Aplikasi Daftar Hadiri Guru dan Tenaga Kependidikan  Kepala Sekolah dituntut mengalokasikan biaya dari BOS untuk pelaksanaan Daftar Hadir GTK (DHGTK)
Pada dasarnya acara bolos online bagi guru dan tenaga kependidikan (DHGTK) ini merupakan kiprah dan tanggung jawab Kepala sekolah sebagai top manajer di sekolah. Akan tetapi kalau mengalami kesulitan, apakah itu lantaran kesempatan atau lantaran Kepala Sekolahnya sendiri kurang menguasai teknologi informasi, maka Kepala Sekolah tersebut sanggup saja menunjuk seseorang baik itu operator sekolah atau GTK lain yang dipercaya di sekolahnya melalui sebuah surat penugasan. Meskipun dikerjakan bukan oleh kepala sekolah sendiri tetapi oleh petugas khusus, Kepala Sekolah harus tetap mengontrol, memantau dan mengevaluasi pekerjaan petugas khusus tersebut setiap hari.

Karena pekerjaan bolos online melalui aplikasi DHGTK dilaksanakan secara full online dan idealnya dilakukan setiap hari, meskipun sanggup dilakukan sekaligus (rapelan) asal jangan lewat bulan yang bersangkutan, maka Kepala Sekolah dituntut untuk mengalokasikan pembiayaan dari dana BOS. Mungkin sanggup masuk ke item biaya jalan masuk internet dan biaya update data dapodik, seuai dengan Peran dan Tangggung Jawab Kepala Sekolah dan Petugas Khusus yang tertera pada panduan penggunaan DHGTK yang kami kutip selengkapnya berikut ini :

Peran dan tanggung jawab Kepala Sekolah

Kepala sekolah merupakan manajer di satuan pendidikan yang dipimpinnya, maka terkait dengan adanya Daftar Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK, maka kepala sekolah seharusnya segera untuk:
  1. Mengalokasikan pembiayaan (dana BOS) untuk pelaksanaan DHGTK lantaran dilaksanakan secara full online
  2. Menunjuk atau menugaskan petugas khusus untuk melaksanakan pengerjaan bolos online ini baik dari Operator sekolah maupun dari GTK yang ada di satuan pendidikan dengan disertai surat penugasan dari kepala sekolah.
  3. Segera melaksanakan sosialisasi kepada para GTK di lingkungan satuan pendidikannya terkait dengan adanya bolos online (DHGTK) yang berkaitan pribadi dengan pemberi pinjaman profesi.
  4. Setiap bulan atau pertriwulan kepala sekolah mencetak SPJTM untuk mengunci kehadiran GTK
  5. Melaksanakan pengisian DHGTK dengan sebenar-benarnya dengan menjungjung tinggi kejujuran dalam mengisi kehadiran GTK
  6. Memantau dan mengevaluasi petugas bolos online (DHGTK) setiap hari

Petugas Absen (Operator/Petugas Khusus)

Peran dan tanggung jawab dari petugas bolos yaitu sebagai berikut :
  1. Segera melaksanakan kiprah yang diberikan kepala sekolah sesuai dengan surat kiprah yang diberikan
  2. Mengisi daftar hadir GTK setiap hari dengan asas Kejujuran dan tanggung jawab
  3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepala sekolah dan GTK terkait proses pelaksanaan pengisin DHGTK
  4. Memberikan laporan kepada kepala sekolah terkait dengan proses pelaksanaan dan pengisisn DHGTK 

Sumber http://www.al-maududy.com/

Subscribe to receive free email updates:

loading...