Aturan Sistem Zonasi Dalam Ppdb Tahun 2017

PPDB 2017
Dalam Permendikbud No 17 tahun 2017 juga memuat ketentuan wacana sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB tahun 2017. Sistem zonasi ini didasarkan atas radius zona terdekat tempat tinggal calon akseptor didik gres ke sekolah. 

Dalam ketentuan sistem zonasi dijelaskan bahwa sekolah yang diselenngarakan oleh Pemda wajib mendapatkan calon akseptor didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan akseptor didik yang dinyatakan diterima. Penentuan domisili akseptor didik ini menurut alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB. 

Penetapan radius zona terdekat menjadi kewenangan Pemda menurut jumlah ketersediaan daya tampung menurut ketentuan rombongan berguru masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di kawasan tersebut. Penetapan zona terdekat bagi sekolah-sekolah yang berada di kawasan perbatasan propinsi atau kabupaten/kota dilakukan melalui komitmen secara tertulis antara Pemda yang berbatasan.

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sanggup mendapatkan calon akseptor didik melalui jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan akseptor didik yang diterima. Selain itu sekolah juga sanggup mendapatkan calon akseptor didik melalui jalur akseptor didik yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus mencakup perpindahan domisili orang bau tanah atau terjadi musibah dengan persentase paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan akseptor didik yang diterima.Ketentuan sistem zonasi tidak diberlakukan bagi SMK.

Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan atau sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah kawasan diwajibkan untuk mendapatkan akseptor didik gres yang berasal dari keluarga ekonomi tidak bisa  yang berdomisili dalam satu wilayah paling sedikit 20% dari total jumlah keseluruhan akseptor didik yang diterima. Calon akseptor didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang bisa harus sanggup menawarkan surat keterangan tidak bisa atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Sekolah berhak untuk mengeluarkan dari sekolah apabila ternyata surat keterangan tidak bisa tersebut palsu atau diperoleh dengan cara yang tidak benar.

Subscribe to receive free email updates:

loading...