Jika Data Valid Tidak Diusulkan Sebelum 30 November 2017, Pembayaran Tunjangannya Ditunda Tahun Depan

dapodikblog.com (20/11/2017) - Apabila data Guru berstatus Sertifikasi yang diinputkan melalui aplikasi dapodik sudah valid dan ini terbaca di info GTK, maka tidak serta merta SK TPG (Tunjangan Profesi Guru) tersebut terbit. Pada ketika menyerupai ini statusnya yakni siap seruan / siap SK. Pada ketika status datanya siap seruan tersebut Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota mempunyai kiprah dan wewenang untuk melaksanakan verifikasi kebenaran dan keabsahan data tersebut apakah sesuai antara data yang diinputkan oleh sekolah melalui aplikasi dapodik dengan kondisi bahu-membahu di lapangan.

Pada ketika verifikasi inilah Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota terkadang sanggup saja meminta berkas-berkas pendukung yang dekat kita kenal dengan istilah pemberkasan. Ada kawasan yang melaksanakan pemberkasan ada pula kawasan yang tidak perlu melaksanakan pemberkasan. Semua itu sah-sah saja sebab sudah berada pada ranah kebijakan dan kewenangan masing-masing daerah.

Jika lolos verifikasi maka Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota akan mengusulkan Guru yang bersangkutan melalui aplikasi SIM Tunjangan untuk diterbitkan SK TPG nya melalui aplikasi SIM Tunjangan.

Selanjutnya Dirjen GTK akan menyalurkan dana Tunjangan sertifikasi tersebut melaui rekening kas umum kawasan (RKUD) provinsi/kabupaten/kota untuk guru PNS dan bendahara Dirjen GTK untuk guru sertifikasi bukan PNS. Kaprikornus untuk guru PNS melalui prosedur transfer kawasan dan untuk guru bukan PNS melalui prosedur transfer pusat.

Untuk pembayaran Tunjangan Sertifikasi guru semester 2 tahun Anggaran 2017, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan batas waktu (deadline) untuk pengusulan Data Siap Usul (data valid) hingga pada hari Kamis, 30 November 2017. Hal ini dikarenakan adanya proses prosedur realisasi dari bendahara Dinas Pendidikan (guru PNS) atau bendahara Direktorat (guru bukan PNS) ke bendahara keuangan kawasan atau negara yang membutuhkan waktu pengusulan 7 hari kerja.

Konsekwensinya apabila data siap seruan (data valid) belum diusulkan lewat dari tanggal 30 Nopember 2017 maka realisasi pembayaran derma profesinya akan melalui prosedur carry over (Kurang/lebih bayar) tahun 2018.

Apabila terjadi derma Profesi kurang bayar kepada Guru PNSD sanggup dibayarkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. memiliki SKTP reguler pada tahun dimana terjadi kurang bayar;
  2. memiliki SKTP Kurang Bayar pada tahun berkenaan yang diterbitkan oleh Ditjen GTK;
  3. kurang bayar pada tahun-tahun sebelumnya kepada guru PNSD, kekurangannya diusulkan dan dibayarkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupat en/kota sesuai dengan lokasi guru tempat mengajar ketika guru yang bersangkutan belum terbayarkan. Khusus untuk guru pada jenjang pendidikan menengah yang gres saja mendapatkan derma profesi dari dinas pendidikan provinsi, maka kekurangan bayar tunjanganprofesi periode sebelumnya dibayarkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
Untuk Guru bukan PNS diberitahukan kepada seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi untuk segera melaksanakan verifikasi status kepegawaian bagi guru bukan PNS yang telah memenuhi syarat beban 24 jam mengajar melalui aplikasi derma profesi. jikalau tidak dilakukan verfikasi maka SK TPG guru tersebut tidak sanggup di terbitkan pada tahun 2017.

Hal ini sesuai dengan Pengumuman yang disampaikan oleh Bp. Ibnu Aditya Karana salah seorang admin Tunjangan pada Dirjen GTK Kemdikbud yang ditujukan kepada seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi melalui statusnya di media umum Facebook (Senin, 20/11/2017) selengkapnya sebagai berikut :
PENGUMUMAN
DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA DAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI UNTUK SEGERA MELAKUKAN PENGUSULAN DATA SIAP USUL (DATA VALID) MELALUI APLIKASI TUNJANGAN PROFESI
BATAS WAKTU PENGUSULAN ADALAH KAMIS TANGGAL 30 NOPEMBER 2017, DIKARENAKAN ADA PROSES MEKANISME REALISASI DARI BENDAHARA DINAS PENDIDIKAN (GURU PNS) ATAU BENDAHARA DIREKTORAT (GURU BUKAN PNS) KE BENDAHARA KEUANGAN DAERAH ATAU NEGARA YANG MEMBUTUHKAN WAKTU PENGUSULAN 7 HARI KERJA.
APABILA DATA SIAP USUL (DATA VALID) BELUM DIUSULKAN MELEWATI TANGGAL 30 NOPEMBER 2017 MAKA REALISASI PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI AKAN MELALUI MEKANISME CARRY OVER TAHUN 2018
============================
DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA DAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI UNTUK SEGERA MELAKUKAN VERIFIKASI STATUS KEPEGAWAIAN BAGI GURU BUKAN PNS YANG TELAH MEMENUHI SYARAT BEBAN 24 JAM MENGAJAR MELALUI APLIKASI TUNJANGAN PROFESI. JIKA TIDAK DILAKUKAN VERFIKASI MAKA SK TPG GURU TERSEBUT TIDAK DAPAT DI TERBITKAN PADA TAHUN 2017

 Apabila data Guru berstatus Sertifikasi yang diinputkan melalui aplikasi dapodik sudah va Jika data valid tidak diusulkan sebelum 30 November 2017, pembayaran Tunjangannya ditunda tahun depan

Sumber http://www.al-maududy.com/

Subscribe to receive free email updates:

loading...