UN 2017 tidak Makara Dihapus Benarkah?

Dapodik |

Beberapa ahad lalu beredar kabar mengenai Ujian Nasional Dihapus (baca disini). Benarkah demikian? nah berdasarkan informasi terbaru yang admin kutip dari situs terkenal aina mulyana ternyata anjuran moratorium UN ditolak dalam artian belum disetujui. Nah , kalau ingin tahu lebih lengkap dan terang mengenai informasinya silahkan baca melalui goresan pena dibawah. Selamat membaca...


Usulan moratorium Ujian Nasional (UN) kesudahannya kandas. Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar siang ini di kantor Presiden , pemerintah meminta anjuran moratorium tersebut dikaji ulang. "Ya , hasilnya anjuran moratorium itu tidak disetujui , tapi disuruh kaji ulang ," kata Wakil Presiden Jufus Kllah di Istana Wakil Presiden , Jakarta , Rabu (7/12).

gambar un tidak jadi dihapus

JK menjelaskan , UN masih diharapkan negara untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga pemerataan pendidikan di setiap kawasan di Indonesia. UN dapat menjadi pola bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan para siswa di seluruh Indonesia. "Oya itu , masih dibutuhkan. Butuh perjuangan keras untuk meningkatkan mutu termasuk pemerataannya dan segala macam upaya di situ dan evaluasinya. Tanpa ujian nasional bagaimana bisa mendorong bahwa kita pada tingkat berapa , dan apa acuannya untuk mengetahui bahwa dari ini kemudian nanti tanpa ujian nasional ," katanya.

Jk mengatakan , pemerintah meminta dilakukan kajian dan evaluasi sehingga ujian nasional dapat lebih efektif. Menurut JK , ujian nasional masih diterapkan di hampir semua negara di ASIA. Tanpa diterapkannya ujian nasional , maka akan mensugesti daya saing generasi muda dikala ini. "Di ASEAN semuanya Cina , India , Korea , cuma Jepang saja hanya ujian masuk perguruan tinggi tinggi , yang lainnya ujian nasional semua dengan ketat. Tanpa ujian nasional daya saing kita akan semangat belum dewasa berguru itu berkurang. Makara anjuran tadi tidak diterima , tapi disuruh kaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutu ," ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan , pemerintah secara rutin melaksanakan pemetaan terhadap sekolah-sekolah negeri untuk mencari tahu penyebab dari masih rendahnya kualitas sekolah dan murid-murid yang dihasilkan sekolah tersebut. Kegiatan tersebut menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 500 miliar setiap tahun demi menghasilkan peta kelemahan kualitas dari sistem pendidikan nasional.

"Kita jangan terus menerus memetakan dengan anggaran sebesar Rp 500 miliar setiap tahun. Setengah triliun rupiah untuk memetakan terus , tetapi kita tidak pernah membenahinya secara sistemik ," ujar beliau lagi. Sebaiknya , kata Muhadjir , dana tersebut dialokasikan untuk membenahi sekolah dan bangunan sekolah di seluruh Indonesia , sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran negara untuk aktivitas yang tidak produktif. Menurut beliau , justru dana tersebut bisa dialokasikan pada aktivitas peningkatan kualitas dalam pembuatan soal-soal ujian.

Bahkan sesungguhnya , ujarnya lagi , dana tersebut bisa disimpan untuk aktivitas produktif lainnya. Sementara dana untuk pembuatan soal , bisa diperoleh dari dana kawasan yang selama ini diperuntukkan bagi para guru yang bekerja membuat soal-soal ujian.

Bagaimana Tanggapan Mendikbud?

Sementara itu. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy , Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan anjuran moratorium Ujian Nasional (UN) dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar pada Rabu (7/12). "Dalam Rapat kabinet paripurna tadi belum diputuskan ," kata beliau di Jakarta.

Muhadjir menyebut , ratas tersebut juga belum memutuskan apakah UN akan tetap terselenggara pada 2017 atau tidak. Sehingga , beliau belum bisa memutuskan kapan pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) atau evalusi pengganti UN terlaksana. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu meminta , semua pihak bersabar. Kendati , beliau tidak menampik banyak orang renta murid yang was-was alasannya menyangkut persiapan UN untuk anaknya.

Sebelumnya , Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan , pemerintah masih mengkaji anjuran moratorium UN. "Ya , hasilnya anjuran moratorium itu tidak disetujui , tapi disuruh kaji ulang ," kata Wakil Presiden Jufus Kalla di Istana Wakil Presiden , Jakarta , Rabu (7/12). Wapres beralasan , UN masih diharapkan negara untuk meningkatkan mutu pendidikan. JK menilai , UN dapat menjadi pola bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan para siswa di seluruh Indonesia.

sumber:

Subscribe to receive free email updates:

loading...