Presiden Jokowi Batalkan Aturan Jam Sekolah 5 Hari 8 Jam atau 'Full Day School'

Dapodikblog |

Presiden RI Joko Widodo membatalkan aturan jam sekolah 5 hari 8 jam sekolah atau 'full day school'. Aturan , sebelumnya dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melalui Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017.

Pembatalan aturan disampaikan bersama Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Maruf Amin. Adapun terkait hal tersebut , Mendikbud Muhadjir Effendy dipanggil Jokowi ke Istana Negara siang ini.

Maruf memberikan , peniadaan dilakukan setelah Jokowi melihat respons masyarakat terhadap aturan yang sebelumnya hendak diberlakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di seluruh sekolah pada tahun pedoman 2017/2018 mulai Juli esok. "Presiden akan melaksanakan penataan ulang aturan itu ," ujar Maruf , Senin , 19 Juni 2017.

Menurut Maruf , aturan yang sebelumnya berupa Peraturan Menteri akan menjelma Peraturan Presiden (Perpres). Penyusunannya akan melibatkan banyak pihak yang terkait dengan dunia pendidikan di Indonesia , termasuk pendidikan Islam , tidak sekadar elemen pendidikan umum saja.

"Selain menteri-menteri terkait , ibarat Menteri Pendidikan , Menteri Agama , mungkin juga ada kaitannya dengan Menteri Dalam Negeri , alasannya (penyusunan Perpres) juga akan melibatkan nanti ormas Islam termasuk melibatkan MUI , NU , Muhammadiyah , dan ormas-ormas yang lain ," ujar Maruf.

Ketua Umum MUI ini mengatakan , pelibatan banyak pihak dilakukan biar Perpres mengakomodir aspirasi setiap elemen masyarakat yang terlibat dalam setiap aspek dunia pendidikan di Indonesia.
Perpres diperlukan akan memperkuat tugas sekolah Islam non-formal berupa Madrasah Diniyah.  

Karena Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebelumnya sempat mempersoalkan pemberlakuan aturan 8 jam sekolah yang berimbas pada lembaga pendidikan Islam yang merupakan kewenangan Kementerian Agama.  

Dengan demikian , pemberlakuan aturan melalui Perpres diperlukan tidak hanya menambah waktu mencar ilmu siswa , namun juga memberi penguatan terhadap pendidikan agama. Sehingga , duduk perkara penyimpangan pedoman agama yang kerap menjadi bibit paham radikalisme hingga terorisme , mampu turut tertangani.

"Karena itu mungkin judul (peraturan)-nya akan diganti. Bukan lima hari sekolah , full day school , tetapi mungkin ialah 'pendidikan penguatan karakter' ," ujar Maruf.

Subscribe to receive free email updates:

loading...