KEBIJAKAN KEMENDIKBUD : GURU YANG IJAZAHNYA TIDAK LINIER TIDAK BISA SERTIFIKASI 2017

SAHABAT DAPODIK |

- KEBIJAKAN KEMENDIKBUD : GURU YANG IJAZAHNYA TIDAK LINIER TIDAK BISA SERTIFIKASI 2017 Ratusan guru Kota Pontianak terancam tak lulus sertifikasi kalau kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait linieritas ijazah benar-benar diterapkan. Kabar itu menyebabkan pro kontra di dunia pendidikan , apalagi bagi guru yang memiliki ijazah tidak linier dengan mata pelajaran yang diampunya.
KEBIJAKAN KEMENDIKBUD : GURU YANG IJAZAHNYA TIDAK LINIER TIDAK BISA SERTIFIKASI 2017
KEBIJAKAN KEMENDIKBUD : GURU YANG IJAZAHNYA TIDAK LINIER TIDAK BISA SERTIFIKASI 2017

GURU YANG IJAZAHNYA TIDAK LINIER TIDAK BISA SERTIFIKASI 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak Mulyadi mengatakan , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan rencananya membuat aturan gres sertifikasi guru. Salah satu aturan tersebut perihal linieritas ijazah. “Jika benar diberlakukan akan jadi masalah. Bukan di Pontianak saja , namun seluruh Indonesia. Saya berharap kebijakan ini tidak diberlakukan. Kami sudah memberikan saran dan pandangan ke pusat. Mudah-mudahan ada reaksi dari sentra ,” ucapnya kepada Pontianak Post , belum lama ini.
Link Unduh :


Sistem linieritas rencana akan diberlakukan tahun ini. Di tahun sebelumnya linieritas ijazah tidak termasuk syarat lolos sertifikasi. Kebijakan ini akan memberatkan guru dengan ijazah tak linier , apabila kebijakan ini hingga terjadi.

Menurut Mulyadi , harusnya pemerintah sentra menyiapkan langkah-langkah ke depan kalau kenyataan putusan ini diberlakukan. Jika tidak ada solusi akan berdampak pada guru yang ijazahnya tak linier. “Kami tidak mampu menyalahkan guru alasannya yaitu tidak linier , alasannya yaitu seleksi sertifikasi yang telah berjalan dulu tak mempermasalahkan soal linieritas! Kalau sekarang tidak boleh , sentra harus ada kebijakan awal sebagai antisipasi dari dampak tersebut ,” terang Mulyadi.Lebih dalam , jumlah guru dengan ijazah tak linier yang sedang menunggu sertifikasi jumlahnya ratusan. Meski belum mendapat data pasti , ia tetap mengkhawatirkan kebijakan ini. Yang lalu kalau satu rumpun masih boleh , sekarang tidak boleh lagi. “Contohnya , kalau mengajar PPKN bisa saja ke Budi Pekerti. Kalau sekarang tidak mampu harus linier sesuai dengan latar belakang pendidikannya ,” ungkapnya...BACA SELENGKAPNYA..

Subscribe to receive free email updates:

loading...