Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa kualitas pelayanan pendidikan nasional masih buruk







Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa kualitas pelayanan pendidikan nasional masih buruk. Anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah hingga saat ini belum tepat sasaran. Dia pun memerintahkan jajarannya untuk melakukan perombakan besar-besaran.

Pendidikan merupakan salah satu fokus pemerintah saat ini. Makanya anggaran untuk sektor ini dialokasikan semakin tinggi setiap tahunnya. Apalagi kata Jokowi, di era persaingan saat ini Indonesia membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, produktif dan berkarakter. 

Jokowi meminta agar anggaran pendidikan ini digunakan secara efektif untuk meningkatkan akses dan kualitasnya. Terutama bagi siswa miskin yang betul-betul membutuhkan pendidikan. Hal ini harus menjadi prioritas bagi pemerintah.

Selama ini Jokowi mendapat laporan bahwa penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) kurang tepat sasaran. Selain itu infrastruktur pendidikan juga masih buruk. Dari 1,8 juta ruang kelas, hanya 466,000 dalam kondisi yang baik. Sementara dari 212,000 sekolah, ada sekitar 100,000 sekolah yang belum memiliki peralatan pendidikan.

“Saya minta dilakukan perombakan besar-besaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” kata Jokowi saat Rapat Terbatas mengenai efektivitas belanja pendidikan dan kesehatan dalam APBN di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (5/10).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga mengakui bahwa penyaluran KIP tidak tepat sasaran. Selama ini pendataan masyarakat atau siswa miskin yang berhak menerima KIP dilakukan oleh Desa. Kemudian penyalurannya dilakukan oleh sekolah.

Ternyata pola ini dinilai tidak efektif dan terlalu rumit. Banyak siswa yang tidak berhak, malah mendapatkan kartu ini. Datanya banyak yang tidak valid karena banyak siswa yang sudah putus sekolah dan sudah menikah menerima kartu ini.

“Karena itu sampai akhir Oktober, semua kartu di desa yang sudah beredar kami anggap tidak berlaku,” ujarnya.

Hingga saat ini sudah 60 persen KIP yang dibagikan. Pemerintah akan mengubah pola pendataan masyarakat berhak mendapatkan 40 persen sisa kartu yang belum dibagikan. Nantinya pendataan dan penyaluran KIP akan dilakukan langsung oleh pihak sekolah. Alasannya pihak sekolah yang lebih mengetahui siapa siswanya yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah menyadari bahwa selama ini manajemen anggaran subsidi pendidikan masih buruk. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengakui bahwa peningkatan anggaran pendidikan luar biasa setiap tahunnya, tapi kualitas pendidikannya tidak banyak berubah. Salah satu masalah utamanya adalah tunjangan profesi guru yang dinaikkan sanggat tinggi, padahal belum tentu ada hasilnya.

“Lalu yang kedua, daerah ternyata belum mematuhi kewajiban 20 persen (anggaran) pendidikan ternyata. Otomatis pendidikan di daerah enggak bisa jalan kalau seperti itu,” ujarnya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dalam ratas tadi sore, Presiden Jokowi membongkar manajemen pendidikan yang masih buruk. “Jadi dananya (anggaran pendidikan) kalau dilihat pada 2009 itu Rp 208 triliun, sekarang Rp 416 triliun, kok gak kelihatan hasilnya. Sekarang mau dibongkar supaya jangan business as usual saja,” ujarnya.

Berbeda dengan pendidikan, Jokowi mengaku untuk penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah sangat baik. “Distribusi KIS saya sudah cek sendiri diatas 95% tepat sasaran karena saya setiap kelas 3 di RS pasti semua sudah memegang kartu itu,” ujarnya.

Dia hanya meminta agar kualitas pelayanan dasar dan rujukan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil untuk lebih diperhatikan. Paradigma kesehatan jangan hanya berorientasi untuk mengobati, tapi lebih ditingkatkan dengan edukasi dan membudayakan hidup sehat di masyarakat.

“Dua hal ini penting untuk memperbaiki strategi pembiayaan dan strategi anggaran, sehingga betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.”

Subscribe to receive free email updates:

loading...