Penatausahaan Keuangan Desa

 dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
PenatausahaanKeuangan Desa merupakan suatu acara yang wajib serta khusus dilakukan oleh Bendahara Desa dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa.Bendahara Desa pun harus jeli wacana melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan yang mengakibatkan terjadinya suatu transaksi keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) baik itu berupa pendapatan ataupun belanja desa.

Jurnal akuntansi yang dipakai oleh Bendahara desa dalam hal penatausahaan keuangan desa yaitu Buku Umum, Buku Pajak serta Buku Kas Pembantu Pajak.

Adapun fungsi dari buku-buku tersebut yaitu sebagai berikut :

Buku kas umum berfungsi untuk mencatat atas seluruh baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang bersifat cash/tunai.
Buku Bank berfungsi untuk mencatat segala transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui pendapatan transfer.
Buku Kas Pembantu Pajak berfungsi untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan pengeluaran penyetoran pajak ke kas Negara

Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

1.Penatausahaan Penerimaan Desa

Bendahara Desa mencatat transaksi kedalam Buku Kas Umum  ketika dirinya mendapatkan penerimaan uang yang bersifat cash ( tunai ) dengan cara menciptakan bukti berupa kuitansi.Sedangkan bila bendahara desa mendapatkan pendapatan yang berupa transfer maka bendahara akan memperoleh gosip berupa nota yang di catat kredit di buku bank atas uang yang masuk ke Rekening Kas Bank Desa.Berdasarkan nota tersebut sebagai pola kemudian bendahara desa wajib mencatat kedalam buku bank.Semua penerimaan baik itu cash (tunai ) atau bersumber dari transfer harus di catat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan pada kedua buku tersebut, Bendahara Desa juga wajib membukukanya kedalam laporan realisasi Buku Rincian Pendapatan.  Pencatatan Buku Rincian Pendapatan berkhasiat untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pendapatan yang diterima biar sanggup dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APB Desa. 

2.Penatausahaan Pengeluaran Desa

Belanja Kegiatan yang bersifat cash (tunai)  yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa harus dibuatkan bukti transaksi berupa kwitansi pengeluaran dan wajib dicatat oleh Bendahara Desa dalam Buku Kas Umum. Sedangkan yang bersifat  belanja transfer  langsung ke pada pihak ketiga, Bendahara Desa mencatat ke dalam Buku Bank (tidak dicatat di BKU, lantaran BKU untuk transaksi cash (tunai) ). Pencatatan penerimaan baik kas maupun pendapatan transfer  wajib  disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan transaski di Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan/pungutan pajak yang dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pajak pada kolom penerimaan. Nilai Potongan/pungutan pajak didasarkan pada bukti kwitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ketika Bendahara Desa melaksanakan penyetoran ke Kas Negara dengan  batasan waktu yang  diatur  dalam ketentuan  perpajakan   melalui Surat Setoran Pajak (SSP) maka Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pembantu Pajak pada kolom kredit (Pengeluaran).

Khusus untuk pajak kawasan diubahsuaikan dengan peraturan yang diatur oleh kawasan masing- masing, dan kalau memang diberlakukan kepada desa maka dalam peraturan kepala kawasan tersebut harus terdapat pertolongan kewenangan pemungutan pajak kawasan kepada Bendahara Desa. Jika perihal itu tidak disebutkan maka Bendahara Desa tidak dianjurkan untuk melaksanakan pemungutan karena tidak ada kewenangan.

3.Penatausahaan Pembiayaan Desa

Seperti layaknya pencatatan atas transaksi Pendapatan pada Buku Kas Umum (BKU) ataupun Buku Bank (BB), untuk membukukan Realiasi Pembiayaan, baik pendapatan pembiayaan ataupun belanja pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan (BRP). Pencatatan dalam Buku Rincian Pembiayaan berfungsi untuk mengcrosscheck rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini sangat di butuhkan  agar sanggup dilaporkan dalam Laporan Realisasi APB Desa. Pencatatan seluruh pendapatan pembiayaan maupun belanja pembiayaan tersebut dilaksanakan secara benar dan tertib.

4.Dokumen Penatausahaan oleh Bendahara Desa

Bendahara Desa tidak gunakan buku pembantu lainya baik berbentuk Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja, lantaran ketiga buku tersebut sudah dicatat oleh petugas lainya. Buku Pembantu Panjar (BPP) secara sederhana sudah diganti dengan Buku Pembantu Kegiatan yang dikelola Pelaksana Kegiatan. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja ini sebagai akumulasi yang menggambarkan realisasi belanja serta sanggup dilihat pada SPP terakhir yang juga dicatat oleh Pelaksana Kegiatan. Buku Pembantu Kas Tunai diganti dengan Buku Kas Umum.

Perihal mulai dari Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank (BK) dan Buku Kas Pembantu Pajak serta Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan disajikan sebagai berikut:

A. Buku Kas Umum
 dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa Penatausahaan Keuangan Desa
Buku Kas Umum
Buku Kas Umum sebagaimana saya jelaskan di atas dipakai hanya untuk membukukan transaksi yang bersifat cash Pencatatan dalam buku kas umum dilakukan secara kronologis. Kode Akun Rekening dipakai untuk transaksi yang menghipnotis penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tertuang dalam Anggrapan Pendapatan dan Belanja  Desa (APBDes). Jika tidak menghipnotis Belanja ibarat pengambilan uang cash (tunai) dari bank, pertolongan panjar tidak diberi isyarat akun rekening. 

Nomor bukti transaksi supaya  diisi dengan pertolongan nomor secara intern yang diatur secara sistematis sehingga gampang untuk ditelusuri.Terkait “jumlah belanja kumulatif” pada kolom delapan dicatat sebesar akumulasi khusus pengeluaran kas terpengaruh atas penerimaan, sedangkan saldo menawarkan akumulasi uang yang dipengaruhi penerimaan kas dan pengeluaran kas.
Diakhir bulan buku kas umum ditutup secara tertib dan ditanda tangani oleh bendahara desa, serta kepala desa serta diparaf oleh sekretaris desa.

B. Buku Bank Desa
 dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa Penatausahaan Keuangan Desa
Buku Bank Desa
Berbeda dengan Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank dipakai untuk transaksi yang berkaitan dan menghipnotis saldo pada bank. Pencatatan dalam Buku Bank juga dilakukan secara benar secara tertib. Tidak ada isyarat rekening dalam buku bank sebagaimana Buku Kas Umum (BKU). Bukti biar diisi dengan pertolongan nomor secara intern yang diatur secara sistematis sehingga gampang untuk ditelusuri. Khusus untuk pengisian bunga bank (kolom enam), pajak (kolom delapan) dan biaya manajemen (kolom sembilan) berasal dari rekening koran yang diperoleh Bendahara dari Bank yang bersangkutan.

Saldo menggambarkan akumulasi yang dipengaruhi penerimaan dan pengeluaran melalui bank. Saldo ini harus dilakukan perbandingan/rekonsiliasi dengan Rekening Koran yang diterima dari Bank tempat menyimpan rekening kas desa.Diakhir bulan buku bank ini ditutup dan ditanda tangani oleh bendahara desa,kepala desa serta diparaf oleh sekretaris desa.

C. Buku Kas Pembantu Pajak
 dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa Penatausahaan Keuangan Desa
Buku Kas Pembantu Pajak
Buku Pembantu Pajak (BPP) dipergunakan untuk mencatat atas pungutan ataupun serpihan pajak yang dilakukan oleh bendahara desa serta sebagai alat untuk mencatat penyetoran pajak ke kas negara sesuai dengan undang-undang. Atas pungutan ataupun serpihan pajak  ini tidak dilakukan pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU), dan hanya di catat pada Buku Pembantu Pajak.

D. Buku Rincian Pendapatan 
 dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa Penatausahaan Keuangan Desa
Buku Rincian Pendapatan
Buku rincian pendapatan yaitu buku suplemen yang bahwasanya tidak ada dalam Permendagri 113/2014. Buku ini sebagai buku pembantu untuk mengcrosscheck dan mengelompokan rincian pendapatan yang diterima biar pada dikala menyusun laporan realisasi APB Desa tidak mengalami kesulitan.

Ketika bendahara desa mendapatkan pendapatan secara tunai contohnya dari Pendapatan Hasil Aset, maka selain dicatat pada Buku Kas Umum pada kolom penerimaan, maka penerimaan pendapatan tersebut dicatat pada Buku Rincian Pendapatan. Ketika menyusun Laporan Realiasi APB Desa, maka untuk mengetahui realisasi rincian pendapatan sanggup diketahui dengan gampang alasannya yaitu sudah diklasifikasikan/dikelompokan.

E. Buku Rincian Pembiayaan
 dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa Penatausahaan Keuangan Desa
Buku Rincian Pembiayaan
Sebagaimana yang terdapat dalam buku rincian pendapatan, buku rincian pembiayaan ialah buku suplemen dalam Permendagri 113/2014. Buku ini merupakan buku pembantu untuk mengelompokan rincian pembiayaan yang  diterima  supaya pada  saat   menyusun   laporan  realisasi  APB  Desa     tidak akan mengalami kesulitan, meskipun secara frekuensi, transaksi pembiayaan ini relatif rendah, namun sebagai pengendali dan alat penelusuran, buku rincian pembiayaan ini tetap diperlukan.

Ketika bendahara desa melaksanakan pengeluaran pembiayaan secara transfer/bank contohnya berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka selain dicatat pada Buku Bank (BB) pada kolom pengeluaran, maka pengeluaran pembiayaan itu dicatat di buku rincian pembiayaan pada kolom pengeluaran pembiayaan - penyertaan modal desa. Ketika menyusun laporan realiasi APB Desa, maka untuk mengetahui realisasi rincian pembiayaan sanggup diketahui dengan gampang alasannya yaitu sudah diklasifikasikan.

5. Laporan Bendahara Desa
 dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa Penatausahaan Keuangan Desa
Format Laporan Bendahara Desa

Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 pasal 35, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporanini disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya melaporkan laporanya, bendahara desa  harus melaksanakan tutup buku di tamat bulan secara tertib, mencakup Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank (BB), Buku Pajak (BP) dan Buku Rincian Pendapatan (BRP). Penutupan buku ini dilakukan bersama kepala desa.

Format laporan ini tidak tercantum dalam Lampiran Permendagri 113/2014. Berdasarkan buku yang dikelola, maka seharusnya  Laporan pertanggungjawaban bendahara desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus uang yang keluar untuk belanja, panjar dan lain-lain. 

6. Penatausahaan oleh Pelaksana Kegiatan

Penatausahaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan ibarat mencatat kedalam Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Laporan Kegiatan ketika acara selesai.
Buku Kas Pembantu Kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari  bendahara desa  (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan.Pengeluaran dicatat oleh Pelaksana Kegiatan atas belanja-belanja yang telah dilaksanakan baik berupa belanja barang atau jasa maupun belanja modal. Atas saldo yang masih tersisa dan berada di pelaksana kegiatan, maka dilaksanakan penyetoran kepada bendahara desa. Hal yang perlu menjadi catatan yaitu semua penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah dan lengkap, tidak hanya pengeluaran tetapi termasuk juga penerimaan. bukti penerimaan yang perlu dibentuk oleh pelaksana acara berupa tanda terima swadaya berupa barang dan daftar hadir untuk tenaga atau gotong royong.

Nah,itulah penatausahaan keuangan desa,semoga bermanfaat

Subscribe to receive free email updates:

loading...