KASN Berharap Pemerintah Tolak Revisi UU ASN

KASN Berharap Pemerintah Tolak Revisi UU ASN

Jakarta--Komisi aparatur negara sipil (KASN) merasa terancam oleh hanya revisi undang-undang No. 20114 5 tahun tentang Aparatur Sipil negara. Ketika revisi disahkan Dewan Perwakilan, 


"Bayangkan apa yang akan terjadi jika ia berhasil dibawa keluar dari rumah. Mudah-mudahan pemerintah tidak menerima usulan revisi dari rumah karena pemerintah telah menolak untuk memveto undang-undang untuk tidak direvisi. Mudah-mudahan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden menolak itu, "kata Ketua KASN Sofian Effendi dikantor Presiden staf, Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2017).


Dia menjelaskan KASN pada pemerintah untuk memberantas penjualan jabatan. Jokowi Presiden sendiri ingin praktik jual beli di hapus dan di berantas habis


"Dalam kondisi ini, rumah hari ini rumah mendengar proposal untuk merevisi undang-undang ini," kata Sofian.



Tujuan revisi itu, menurut Sofian, ada dua. Pertama, membuka jabatan pegawai pemerintahan terhadap pegawai honorer yang jumlahnya 1,2 juta. Nantinya pegawai honorer akan masuk tanpa seleksi menjadi pegawai ASN dan diikat dengan perjanjian kerja.


"Menurunkan kualitas ASN Indonesia," katanya.



Kedua, menurut Sofian, revisi ini melumpuhkan sistem merit dalam perekrutan pejabat, yakni penentuan promosi jabatan terbuka melibatkan panitia seleksi. Ini diatur dalam PermenPAN RB Nomor 13 Tahun 2014





"Itu tujuannya melumpuhkan pengawasan sistem merit dan membubarkan KASN," tudingnya.

Subscribe to receive free email updates:

loading...