Good Governance Dan Keuangan Desa

Salah satu kegiatan terbesar Presiden Joko Widodo dalam Program NAWACITA ialah membalik arah Good Governance dan Keuangan Desa
Good Governance dan Keuangan Desa

Good Governance dan Keuangan Desa-Salah satu kegiatan terbesar Presiden Joko Widodo dalam Program NAWACITA ialah membalik arah pembangunan dari kota ke desa.Hal tersebut telah gamblang disebutkan dalam jadwal ketiga ia yang mengingkan bahwa pembangunan harus di mulai dari pinggiran atau desa-desa terpencil alasannya yakni apa!Karena desa merupakan salah satu ujung tombak pemerintahan tanpa adanya pembangunan barang tentu perekonomian negara tidak akan berjalan dengan baik.Serta untuk menopang desa di perlukan penguatan- pengutan khususnya dari pemerintah daerah.Pengutan tersebut tidak akan optimal dan berjalan baik tanpa adanya derma pemerintah desa yang baik (Good Governance ) serta pundak membahu antar forum desa dan pegawapemerintah desa.

Baca Juga : Bobot Nilai Tes Tertulis dan Wawancara biar Lolos Pendamping Desa

Bila kita merujuk pada tahun-tahun sebelumnya.Kita ingat,bahwa desa hanya sebagai alat politik saja tetapi kini kita melihat , bahwa desa telah memiliki kekuatan yang amat luar biasa alasannya yakni suntikan dananya yang cukup besar dari Pemerintah pusat.Sehingga yang tadinya lemah dalam hal pemenuhan kebutuhan tawaran pembangunan yang diajukan masyarakat.Kini bertahap telah bisa memenuhinya serta barang tentu tak luput dari sorotan politik.

Suntikan dana desa di sinyalir akan terus bertambah tiap tahunya,tetapi tanpa adanya pemerintah desa yang baik (Good Governance ) serta pengelolaan keuangan desa yang transparan barang tentu hal tersebut akan menyebabkan bom waktu bagi desa itu sendiri.

Di tahun ini saja Komisi Pemberantasan Korupsi telah mendapatkan hampir 362 laporan terkait penyalah gunaan dana desa.Saya belum tahu niscaya terkait motif penyalahgunaan,apakah ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pengguna anggaran atau memang tidak paham wacana tata kelola dana desa.

Faktanya,dari sekian laporan terkait dana desa sudah ada yang diproses secara aturan bahkan sudah ada yang mendekam dalam hotel prodeo (Penjara).Sebenarnya pemerintah telah menunjukkan anutan bagaimana cara menyelenggarakan pemerintah desa yang baik (Good Governance ) dan dalam UU No. 6/2014,telah terperinci disebutkan bahwa salah satu tujuan dari dana desa yakni untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa.Bila semua ini di pahami barang tentu tata kelola pemerintah yang baik dan higienis akan tercapai.

Akan tetapi,sampai ketika ini masyarakat belum mencicipi sepenunya pelayanan prima tersebut alasannya yakni uang negara tersebut masih beredar di pusat-pusat pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

Salah satu kegiatan terbesar Presiden Joko Widodo dalam Program NAWACITA ialah membalik arah Good Governance dan Keuangan Desa
tata kelola keuangan desa/illustration


Sementara itu,dijelaskan dengan terperinci dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 wacana Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat (5),(9),dan (10) yang berbunyi

(5) Keuangan Desa yakni semua hak dan kewajiban Desa yang sanggup dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang bekerjasama dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

(9) Dana Desa yakni dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, training kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

(10) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, yakni dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota sesudah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dari ketika ayat tersebut saja kita bisa menyimpulkan bahwa keuangan desa merupakan hak dan kewajiban yang sanggup dinilai baik uang atau barang kemudian keuangan desa tersebut di jelaskan dalam ayat sembilan dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, training kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.Pertanyaan selanjutnya ialah dari mana sumber dananya di jelaskan keuangan bersumber dari APBN dan Dana Perimbangan yang dihitung minimal 10 % dari tranfer sentra serta derma keuangan lainya yang sah.
Jika semua itu berjalan dengan baik.Pastilah sanggup meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah berjalan sesuai prinsip pemerintah yang baik (Good Governance ).


Salah satu kegiatan terbesar Presiden Joko Widodo dalam Program NAWACITA ialah membalik arah Good Governance dan Keuangan Desa
Illustration



Prinsip Pemerintah Desa yang baik (Good Governance )

Prinsip pemerintah desa yang baik ialah pemerintah yang mengutamakan kepentingan masyarakat dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik,membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa,melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender,memberdayakan masyarakat dan forum kemasyarakatan desa serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Baca : Begini syaratnya bentuk Desa Baru sesuai UU Desa

Kemudian untuk melakukan pemerintah yang baik harus menurut azas penyelenggaran pemerintah desa yang baik pula menyerupai telah di atur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa pasal 24 yang berbunyi :

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut asas:

  • kepastian hukum;
  • tertib penyelenggaraan pemerintahan;
  • tertib kepentingan umum;
  • keterbukaan;
  • proporsionalitas;
  • profesionalitas;
  • akuntabilitas;
  • efektivitas dan efisiensi;
  • kearifan lokal;
  • keberagaman; dan
  • partisipatif.
Serta dalam hal dalam hal pengaturan desa,pemerintah desa harus memperhatikan tujuan dari pengaturan itu sendiri mulai dari tata kelola yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab,meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum,meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang bisa memelihara kesatuan sosial sebagai bab dari ketahanan nasional,memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional,dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.


Untuk lebih jelasnya wacana azas pengaturan desa yang baik di jelaskan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa pasal 3 yang berbunyi.
Pengaturan Desa berasaskan:

  • rekognisi;
  • subsidiaritas;
  • keberagaman;
  • kebersamaan;
  • kegotongroyongan;
  • kekeluargaan;
  • musyawarah;
  • demokrasi;
  • kemandirian;
  • partisipasi;
  • kesetaraan;
  • pemberdayaan; dan
  • keberlanjutan.

Subscribe to receive free email updates:

loading...