Aturan Terbaru Ihwal Perubahan Pemilihan Kepala Desa

Aturan Terbaru perihal Perubahan Pemilihan Kepala Desa Aturan Terbaru perihal Perubahan Pemilihan Kepala Desa
Aturan Terbaru perihal Perubahan Pemilihan Kepala Desa
Aturan Terbaru perihal Perubahan Pemilihan Kepala Desa-Pada waktu yang lalu,saya sempat mendengar isu di media online bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk sanggup  menjadi  Kepala Desa tidak harus berasal dari Desa itu sendiri melainkan sanggup dari luar Desa.

Menanggapi hal tersebut dan memastikan kebenaranya atas isu  yang beredar di media-media online tanah air, kemudian saya meluangkan waktu untuk searching.Ya,sebagai orang yang tinggal di negara aturan lantas saya tidak begitu saja percaya atas isu yang beredar.

Berbekal rasa ingin tahuku yang begitu besar terkait aturan pemilihan kepala desa terbaru kemudian saya mencoba mengetik beberapa keyword di google salah satu keyword yang saya gunakan ialah
"Aturan Terbaru perihal Perubahan Pemilihan Kepala Desa" dan hasilnya nihil alasannya yaitu belum ada yang mempostingnya aturan gres tersebut di search enginer google.

Dari beberapa keyword tersebut saya  hanya menemukan aturan usang yaitu " Permendagri Nomor 112 tahun 2014 perihal pemilihan Kepala Desa".Lalu saya berfikiran bahwa isu yang beredar tersebut hanya "HOAX".Berkat niat dan sabar mencari informasi, hasilnya saya menemukan " Aturan Terbaru perihal Perubahan Pemilihan Kepala Desa ".

Peraturan tersebut ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 112 tahun 2014 perihal pemilihan Kepala Desa.

Untuk apa harus diubah ?

Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam masalah Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 karakter g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan aturan mengikat sehingga berimplikasi aturan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serta untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 perihal Pemilihan Kepala Desa perlu diubah.

Kenapa harus diubah ?

Setelah kita melihat dan membacanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa ,dalam Putusnya Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa di pasal 33 karakter g yang berbunyi :
Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

(g). Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Pasal dan ayat tersebut dianggap tidak relevan serta bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan aturan mengikat sehingga berimplikasi aturan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.

Selain itu,ada beberapa pasal yang diubah dari aturan usang ke aturan yang gres dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 berikut selengkapnya :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

        Aturan Lama :

  • Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling usang 2 (dua) tahun.
       Aturan Baru :
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
        Aturan Lama :

        (1) Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/Kota.
        (2) Panitia pemilihan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
               mempunyai kiprah meliputi:
  • merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;
  • melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
  • menetapkan jumlah surat bunyi dan kotak suara;
  • memfasilitasi pencetakan surat bunyi dan pembuatan kotak bunyi serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  • menyampaikan surat bunyi dan kotak bunyi dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  • memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota;
  • melakukan penilaian dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; danmelaksanakan kiprah dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
      Aturan Baru :

      (1) Bupati/wali kota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota yang 
            ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
     (2) Tugas panitia pemilihan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 
          (1) meliputi:
  • merencanakan,mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semuantahapan  pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;
  • melakukan bimbingan teknis  pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
  • menetapkan jumlah surat bunyi dan kotak suara;
  • memfasilitasi pencetakan surat bunyi dan pembuatan kotak bunyi serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  • menyampaikan surat bunyi dan kotak bunyi dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  • memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten/kota;
  • melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta menciptakan rekomendasi kepada bupati/wali kota; dan
  • melakukan penilaian dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
    (3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karakter c, karakter d 
          dan karakter e pelaksanaanya sanggup ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan 
          Peraturan Bupati/Wali Kota.

3. Ketentuan karakter g Pasal 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

        Aturan Lama :

        g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling 
            kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

       Aturan Baru :

        g. dihapus

Untuk lebih terperinci terkait aturan terbaru perihal pemilihan Kepala Desa silahkan download disini Semoga bermanfaat.

Baca : Pengumuman Tes Tertulis dan Jadwal Tes Wawancara Pendamping Desa Per-Provinsi

Subscribe to receive free email updates:

loading...