Sikap Hormat Bendera Jusuf Kalla, Salahkah ?

 Pengibaran Sang Saka Merah Putih pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke Sikap hormat bendera Jusuf Kalla, salahkah ?

Pengibaran Sang Saka Merah Putih pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-70 di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus 2015 menjadi suatu momen yang cukup menarik. Ada-ada saja hal yang unik yang mengundang reaksi public. Kali ini yang menjadi perhatian ialah perilaku Wapres Jusuf Kalla saat berlangsung pengibaran bendera pusaka.

Meskipun hanya sekilas tertangkap kamera siaran pribadi beberapa TV swasta nasional itu, ternyata pribadi menyedot perhatian public. Sikap hormat Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tidak mengangkat tangan itu bahkan sempat menjadi trending topic di banyak sekali media social terutama twitter dan facebook. Berbagai komentar dilontarkan, umumnya bernada kritik mulai dari kritik pedas maupun guyonan-guyonan ringan bernada sindiran.

Umumnya masyarakat mengenal tata cara hormat bendera dengan mengangkat asisten dengan telapak tangan terbuka dan ujung telunjuk menempel di pelipis. Oleh alasannya itu perilaku hormat Pak JK yang nota bene ialah seorang Wapres tentu saja menjadi sesuatu pemandangan yang tidak lumrah di mata masyarakat.

Akan tetapi benarkah perilaku hormat pak JK tersebut salah dan tidak sesuai dengan undang-undang maupun peraturan yang berlaku ?


Pasal 20 Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1958 perihal BENDERA KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA menejelaskan bahwa :

Pada waktu upacara penaikan atau penurunan Bendera Kebangsaan, maka semua orang yang hadir member hormat dengan bangun tegak, berdiam diri, sambil menghadapkan muka kepada bendera hingga upacara selesai.

Mereka yang berpakaian seragam dari sesuatu organisasi memberi hormat berdasarkan cara yang telah ditentukan oleh organisasinya itu.

Mereka yang tidak berpakaian seragam, memberi hormat dengan meluruskan lengan kebawah dan melekatkan tapak tangan dengan jari-jari rapat pada paha, sedang semua jenis epilog kepala harus dibuka, kecuali kopiah, ikat kepala, sorban dan kudung atau topi-wanita yang digunakan berdasarkan agama atau adat-kebiasaan.

Demikian pula pada ayat 1 Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dijelaskan bahwa “Pada waktu penaikan atau penurunan Bendera Negara, semua orang yang hadir memberi hormat dengan bangun tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada Bendera Negara hingga penaikan atau penurunan Bendera Negara selesai.”

Kaprikornus jelaslah bahwa perilaku hormat bendera yang dicontohkan oleh Wapres Jusuf Kalla pada upacara peringatan HUT RI ke-70 itu tidak menyalahi hukum atau tidak bertentangan sama sekali dengan undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Bahkan perilaku serupa juga dilakukan oleh Wapres Muhammad Hatta saat mendampingi Presiden Sukarno pada upacara bendera di tahun 1945 silam.

Dengan demikian insiden ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita untuk mempelajari lebih jauh perihal peraturan-peraturan perihal tata cara hormat bendera. Sebab selama ini masyarakat luas jarang yang mengetahui bahwa ada peraturan-peraturan yang mengatur hal tersebut.


Download :
  1. Pemerintah No.40 tahun 1958 perihal BENDERA KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009  Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Sumber http://www.al-maududy.com/

Subscribe to receive free email updates:

loading...