Setelah 7 Hari Data Valid, Terbitlah Sktp.. Siswa Juga Dikunci

“Diam dapat jadi sedang galau…” demikian status yang ditulis oleh Bp Nazarudin pada akun facebooknya (23/03/2015;22:00 wita). Apa gerangan yang membuatnya galau..? Ternyata penyebabnya yaitu laman Info PTK yang hingga dikala ini belum diupdate untuk semester 2 tahun pelajaran 2014/2015.
 Ternyata penyebabnya yaitu laman Info PTK yang hingga dikala ini belum diupdate untuk seme Setelah 7 hari data valid, terbitlah SKTP.. siswa juga dikunci

Ada banyak hal yang menimbulkan hingga dikala ini laman Info PTK belum diupdate untuk semester 2 tahun pelajaran 2014/2015, terutama alasannya yaitu banyaknya aturan-aturan gres yang harus diakomodir. Disamping untuk penerbitan SKTP dibutuhkan juga nilai PKG, ada juga pelengkap keterangan validasi sertifikasi. 

“Jika data sudah valid, tujuh hari sehabis itu akan terbit SKTPnya. Kalau sudah terbit SKTP maka data dikunci. Bukan saja JJM yang dikunci, akan tetapi keaktifan dan siswa juga dikunci. Makara dalam satu semester siswa tidak dapat pindah-pindah kelas.” ungkap Bp. Nazarudin, yang kami kutip dalam komentar pada statusnya itu.

Adanya penguncian siswa di dalam rombel ini tentu saja mengakibatkan pertanyaan yang berkaitan dengan mutasi siswa. Sebab bukannya mustahil terjadi mutasi siswa di pertengahan semester, ketika datanya sudah terkunci.

Menanggapi permasalahan ini Bp. Nazarudin menjelaskan bahwa, kalau terjadi mutasi siswa di tengah semester, maka akan diakui pada pergantian semester berikutnya.

Jika data PTK sudah valid, maka PTK tersebut berstatus siap SK. Selama 7 hari diberikan kewenangan bagi Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk memverifikasi kevalidan data tersebut. Jika pada waktu verifikasi tersebut ternyata data yang tampil pada Info PTK tidak sesuai dengan kondisi yang real di lapangan, maka Dinas Pendidikan Kab/Kota berhak membatalkan status siap SK tersebut.

Untuk proses verifikasi terkadang Dinas Pendidikan Kab/Kota membutuhkan dokumen-dokumen pendukung. Oleh alasannya yaitu itu tidak salah kalau ada kebijakan di kawasan yang mengharuskan adanya "Pemberkasan" bagi guru-guru peserta Tunjangan Sertifikasi. Tetapi ada juga daerah-daerah yang tidak perlu melaksanakan pemberkasan. Boleh-boleh saja alasannya yaitu semua itu merupakan kewenangan kawasan masing-masing.

Sumber http://www.al-maududy.com/

Subscribe to receive free email updates:

loading...