Pkg Yang Manakah Digunakan Menjadi Syarat Penerbitan Sktp ?

Mekanisme PKG untuk syarat penerbitan SKTP PKG yang manakah digunakan menjadi syarat penerbitan SKTP ?Mekanisme PKG untuk syarat penerbitan SKTP, banyak pertanyaan, yang muncul ke permukaan diantaranya wacana nilai PKG yang mana yang akan dipakai. Pertanyaan itu tidak dapat terjawab alasannya dilema yang saya posting itu  masih bersifat isu awal,. belum ada juknis yang dapat dijadikan pedoman.

Akhirnya pertanyaan itu kemudian dapat terjawab sesudah Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi dipublikasikan melalui web P2TK Dikdas (25/02/2015).

Pada buku 2 wacana Pedoman Penilaian Kinerja Guru, dijelaskan bahwa PK GURU dilakukan 2 (dua) kali setahun, yaitu pada awal tahun pemikiran (penilaian formatif) dan tamat tahun pemikiran (penilaian sumatif).
a.
PK Guru Formatif
PK GURU formatif digunakan untuk menyusun profil kinerja guru dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) ahad di awal tahun ajaran. Berdasarkan profil kinerja guru ini dan hasil penilaian diri yang dilakukan oleh guru secara mandiri, sekolah/madrasah menyusun rencana PKB. Bagi guru‐guru dengan PK GURU di bawah standar, aktivitas PKB diarahkan untuk pencapaian standar kompetensi tersebut. Sementara itu, bagi guru‐guru dengan PK GURU yang telah mencapai atau di atas standar, aktivitas PKB diorientasikan untuk meningkatkan atau memperbaharui pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan sikap keprofesiannya
b.
PK Guru Sumatif
PK GURU sumatif digunakan untuk memutuskan perolahan angka kredit guru pada tahun tersebut. PK GURU sumatif juga digunakan untuk menganalisis kemajuan yang dicapai guru dalam pelaksanaan PKB, baik bagi guru yang nilainya masih di bawah standar, telah mencapai standar, atau melebihi standar kompetensi yang ditetapkan. PK Guru sumatif harus sudah dilaksanakan 6 (enam) ahad sebelum penetapan angka kredit seorang guru..

Pertanyaannya, PKG yang manakah yang digunakan sebagai syarat penerbitan SKTP ? Apakah PK Guru Formatif ataukah PK Guru Sumatif ?

Pada juknis penyaluran tunjanga profesi, baik yang melalui prosedur transfer sentra maupun transfer kawasan disebutkan bahwa : Guru mempunyai hasil penilaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Format yang ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 wacana Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 

Dalam masa transisi, hingga dengan tamat tahun 2015, pertolongan profesi diberikan bagi guru tanpa memperhitungkan nilai dari hasil penilaian kinerja guru dan instrumen sesuai dengan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 wacana Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya..
  • Bagi guru yang telah melakukan penilaian kinerja guru sumatif tahun 2014, hasil penilaian kinerja gurunya dilaporkan kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada awal tahun 2015.
  • Bagi guru yang belum pernah melakukan penilaian kinerja guru, wajib melaksanakannya pada awal tahun 2015 (penilaian formatif) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 dan Buku Pedoman Penilaian Kinerja Guru dari Departemen Pendidikan Nasional.
Hasil penilaian kinerja guru sumatif tahun 2014 atau penilaian kinerja guru formatif tahun 2015 inilah yang menjadi bukti pelaksanaan penilaian kinerja guru untuk pembayaran pertolongan profesi tahun 2015. Hasil Penilaian kinerja guru yang diakui ialah hasil penilaian yang sesuai dengan akta pendidik yang dimilikinya.

Untuk tahun-tahun berikutnya, guru wajib meningkatkan hasil penilaian kinerja sumatif tahun 2015 alasannya mulai tahun 2016 pertolongan profesi akan diberikan bagi guru dengan hasil penilaian kinerja guru minimal baik.

Sumber http://www.al-maududy.com/

Subscribe to receive free email updates:

loading...