Jadwal Pencairan Tunjangan Profesi Guru Triwulan 1 Tahun 2016

Sampai menjelang tamat tahun 2015, isyu wacana akan dihapuskannya santunan profesi guru banyak menghiasi pemberitaan media online. Semua berawal pada satu isu yang menyatakan bahwa mulai tahun 2016 pemerintah akan memberlakukan satu sistem penggajian tunggal (single salary system) bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbeda dengan sistem penggajian yang dilaksanakan dikala ini. Sistem penggajian gres ini hanya terdiri dari tiga komponen. Yaitu gaji pokok, santunan kinerja, dan santunan kemahalan.

Dengan diberlakukannya sistem penggajian tunggal yang terdiri dari tiga komponen tersebut maka otomatis tunjangan-tunjangan lain yang selama ini melekat pada PNS akan dihapuskan termasuk santunan sertifikasi guru.

Namun pemerintah membantah akan menghapus santunan profesi guru. Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata, menanggapi isu adanya rencana pembatalan santunan sertifikasi guru

"Nggak ada yang bilang menghapuskan. Buktinya, santunan profesi guru tahun depan sudah dianggarkan," ujar pria yang erat disapa Pranata itu di Kantor Kemendikbud, Jakarta, (28/9/2015).

Terkait dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 wacana Aparatur Sipil Negara (ASN), Pranata mengimbau banyak sekali pihak semoga tidak membuat interpretasi sendiri wacana status santunan profesi guru alasannya yaitu pemberlakuan UU ASN itu. Aturan mengenai santunan kinerja untuk guru PNS sesuai ASN masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang sedang disiapkan oleh Kemenpan-RB.

Dalam pasal 80 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 wacana ASN disebutkan, selain mendapatkan gaji, PNS juga mendapatkan santunan dan fasilitas. Kemudian pasal 80 ayat 2 menyebutkan, santunan tersebut meliputi santunan kinerja dan santunan kemahalan. Pranata mengatakan, konten dalam UU ASN itu tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa santunan profesi guru bagi guru PNS akan dihapus alasannya yaitu tidak tercantum dalam UU ASN.

"Perkara apakah santunan kinerja itu sama dengan santunan profesi, kita tunggu peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus, atau peraturan perundang-undangan di bawahnya, yaitu peraturan pemerintah (PP)," ujar Pranata

Pada kenyataan di lapangan, hingga bulan Januari tahun 2016, sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menggunakan peraturan penggajian yang lama, sehingga santunan profesi masih akan tetap diberikan sebagaimana biasa. Nampaknya belum ada tanda-tanda pemerintah akan segera mengubah peraturan gaji PNS sebagaimana yang banyak digembor-gemborkan media online.

Mengenai pencairan tunjanga profesi guru untuk triwulan 1 tahun 2016 (berkaca dari pencairan tahun 2015 yang terjadi pada bulan April) diprediksi untuk tahun 2016 ini akan dibayarkan pada Bulan April atau paling lambat Mei

Untuk pencairan santunan profesi guru, pemerintah terlebih dahulu menerbitkan SKTP (Surat Keputusan Tunjangan Profesi) sebagai dasar dicairkannya santunan profesi. SKTP diterbitkan berdasarkan kevalidan data guru di Info guru dengan sumbernya yaitu dapodik. Pengambilan data dari Dapodik  dilaksanakan mulai bulan maret untuk data yang sudah valid sehingga secara bertahap SKTP diterbitkan sesuai kevalidan data guru..

Untuk itu kepada setiap sekolah untuk segera menyelesaikan pemutakhiran data guru di dapodik. Keterlambatan pemutakhiran data dan Kesalahan pengentrian data di Dapodik akan berimbas kepada keterlambatan turunnya  SKTP. Bila SKTP terlambat turun maka pencairan santunan profesi pun akan terlambat.

Dalam pelaksanaannya, penerbitan SKTP tidak dilaksanakan sekaligus untuk seluruh guru yang bersertifikasi, tergantung status kevalidan data guru di info PTK. Untuk data guru yang telah valid maka akan secepatnya pemerintah menerbitkan SKTP. Sedangkan bagi guru yang datanya belum valid, menunggu hingga data guru tersebut valid. Kaprikornus biasakan untuk selalu melihat data masing-masing guru di situs Info PTK sehingga apabila data kita belum valid mampu secepatnya diperbaiki di dapodik.

Mengenai penyaluran segala santunan tahun anggaran 2016 ini, Direktorat jenderal Guru dan tenaga Kependidikan telah mengeluarkan surat edaran tanggal 11 Januari 2016 sebagaimana tercantum di bawah ini. Untuk batas pengiriman tanggal 29 Pebruari yaitu batas pengiriman data untuk keperluan santunan di luar santunan setifikasi. Untuk santunan sertifikasi sendiri apabila data di Info Guru belum valid silahkan lakukan perbaiki di dapodik hingga data menjadi valid.




Sumber https://selalusiapbelajar.blogspot.com

Subscribe to receive free email updates:

loading...